Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi politik hukum Pancasila dalam upaya pembangunan sistem hukum nasional. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pembangunan sistem hukum nasional yang diharapkan tentunya mengarah pada pembangunan hukum yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, nilai-nilai asli Indonesia serta sanggup mengganti maupun menghapus hukum kolonial yang sampai dengan saat ini masih berlaku.
Omnibus Law dapat memberikan kepastian hukum dengan mengatur tentang beberapa kluster isu yang saling berkelidan dalam sebuah sistem hukum secara langsung. Metode ini dianggap lebih efektif daripada pembentukan Peraturan Perundang- Undangan secara terpisah yang mungkin akan menimbulkan tumpang tindih maupun inkonsistensi antar regulasi. Berbeda dengan konsep ideal tersebut, Omnibus Law atau Undang- Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia kemudian harus dibatalkan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. DPR selaku Lembaga legislative yang bertanggung jawab untuk membentuk Undang- Undang memiliki waktu 2 (dua) tahun guna memperbaiki cacat formil dari UU Cipta Kerja tersebut. Dengan menggunakan jenis penelitian doctrinal serta pendekatan koneptual dan pendekatan perundang- undangan, kajian ini akan menelaah sisi pengadministrasian UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law dengan menggunakan teori 8 Principles of Legality yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller. Analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai kekuatan maupun kelemahan dari UU Cipta Kerja dari segi karakteristik hukum yang baik. Kesadaran akan adanya kelemahan dari segi publikasi yang ada dalam proses pembuatan serta pengimplementasian UU Cipta Kerja dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah ketika memenuhi tenggat waktu perbaikan formil yang disyaratkan oleh MK agar Omnibus Law tersebut dapat tetap berlaku serta memberikan manfaat positif bagi iklim investasi di Indonesia.
The Regional Election Commission has the responsibility to increase the participation of disabled voters in local legislative elections. Democratic elections at the local level are characterized by the enthusiasm of disability voters in the election. The purpose of this paper is to map out legislation on the protection and respect of disability voters, to explore some of the constraints facing electoral voters in the election, and to examine the policies and obstacles faced by the The Regional Election Commission in an effort to increase voter participation in disability. This study uses socio-legal research methods, ie research that is interdisciplinary to provide a meeting room between the science of law and the sciences outside the law. The results show that, there are international law and national laws. Barriers facing disability voters include: theoretically there is no uniformity about the disability study; the culture of the people who tend to stigmatize the bad, not counting the right to vote; lack of accurate data of disability voters. The policies made by the The Regional Election Commission in increasing the participation of disability voters are: to implement Article 1 number 25 and Article 149 of Law No. 8 of 2012 on General Election of Members of DPR, DPD and DPRD. While the obstacles, namely: the weakness of family and community awareness; lack of human resources capacity of voter registration officers and data on the List of Potential Voters of Electoral Residents (DP4) does not mention information about disability.
AbstractPerkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) coordinate with the users of irrigation water for other purposes through irrigation area coordination forum. Institutional financing irrigation management by irrigation farmers secaa a whole is still very limited ability to provision of funds operation and maintenance of irrigation networks when compared with the needs of maintenance of irrigation networks managed. The results showed that this indicator is quite good, although not all of them are active in every activity P3A. Some farmers feel that once a member but do not know the activities that will be implemented so that the benefits are still lacking at the farm level.Considering the amount of irrigation service charges under the authority of the local government, in this case the local government bureaucracy, we need a model of partnership with farmers. The main elements are dominant in this model is the behavior of (i) the farming community, (ii) participation of irrigation management, (iii) the physical condition of the irrigation network, (iv) of irrigation water services, and (vi) the management of irrigation networks.Keywords: farmer, water, irrigation, food.AbstrakPerkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi. Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh kelembagaan petani irigasi secaa keseluruhan masih sangat terbatas kemampuan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bila dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik walaupun belum semuanya aktif dalam setiap kegiatan P3A. Sebagian petani merasa bahwa pernah menjadi anggota tetapi tidak tahu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manfaatnya masih kurang di tingkat petani. Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pemerintahan daerah, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi.Kata Kunci: petani, air, irigasi, pangan.
This research examined Covid-19 from the perspective of legal and health protection by regional governments. Generally, regional governments are at the front line in protecting communities in this autonomy era due to their constitutional obligations. Data also shows that the creative economy actors in the micro, small, and medium business sector constitute over 90% of the workforce, necessitating their protection. This research used empirical-juridical research with an interdisciplinary approach examined the legislation and the community's reality. A Focus Group Discussion (FGD) was conducted with relevant stakeholders and creative economy business actors in Surakarta, Bandung, and Madiun cities. Furthermore, concepts of legal, health, and economic theories were reviewed to formulate a regional government policy draft regarding these business actors during the Covid-19 emergency. The results showed an existing form of legal protection regulation related to health and the economy at the national level. However, three big cities (Bandung, Madiun, and Surakarta) representing three provinces as research objects are yet to provide regional regulations concerning protection for creative economy actors, though the local government has encouraged an increase in their activities
